Ironi Para Pemimpin

saronoSARONO P SASMITO

HINGGA  hari ini, kita yang berada di Palembang dan Sumatera Selatan serta seluruh wilayah Indonesia harus mengakui, Indonesia tidak pernah lengang dari berita baik melalui media cetak dan elektronik, rakyat menjadi tahu berita-berita terkini. Berita yang baik dianggap biasa, berita yang tidak baik menjadi menarik untuk disimak. Mulai berita korupsi, kericuhan Pemilukada  di provinsi ini hingga beberapa kabupaten yang menggelar perhelatan yang sama. Pelakunya hampir melanda semua institusi, di pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, penegak hukum sampai ke partai politik. Selain itu, ada berita yang menyeramkan, misalnya narkoba, perampokan, pembunuhan, terorisme, dan perkelahian massal hingga demo yang berujung pembakaran juga baru saja melanda Palembang.

Rakyat menjadi sadar bahwa negeri ini sedang dilanda berbagai persoalan kecil dan besar. Dalam keprihatinannya, mereka hanya bisa mengelus dada. Konsentrasi mereka, bagaimana bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Rakyat merasakan ketidakadilan karena masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara berbagai kelompok, dengan sukacita menikmati uang haram untuk berbagai kemewahan.

Itulah sebabnya, pergantian presiden sejak sekarang sudah marak diperbincangkan. Masyarakat kecil pun sudah pandai mereka-reka siapa calon presiden yang tepat setelah SBY. Lembaga survei juga melakukan jajak pendapat. Hasil survei masih menampilkan muka-muka lama, dan beberapa di antaranya muka baru. Penilaian masyarakat beragam. Ada yang dinilai tepat untuk menjadi presiden dan ada yang tidak layak untuk ditokohkan.

Terlepas dari itu semua, apa sesungguhnya nuansa batin yang muncul di masyarakat? Kebanyakan rakyat sudah jenuh. Penyebabnya, banyaknya ketidakpastian dalam berbagai hal dan tekanan ekonomi yang sudah terlalu lama. Harga daging sapi pun sudah berbulan-bulan masih mencekik rakyat, padahal sudah diketahui siapa yang mempermainkan harga.

Tetapi, rakyat Indonesia pandai berpikir bijak. Walau keinginannya besar untuk segera punya pemimpin baru, namun mereka tetap sabar menunggu tahapan konstitusional, yaitu melalui pemilu yang demokratis.

Bagi rakyat, setidaknya pemimpin baru akan melakukan gebrakan atas situasi stagnan saat ini. Pemimpin baru diharapkan membawa angin segar, bersemangat untuk menggelorakan Indonesia menjadi maju sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pemimpin baru tentu sudah paham betul akan situasi negerinya, sehingga tahu prioritas apa yang harus segera dikerjakan. Pemimpin baru pasti tidak akan mengulangi kealpaan yang dilakukan oleh pendahulunya. Negeri ini harus punya pemimpin yang beintegritas. Jangan ada lagi sindiran sebagai negeri autopilot, yang artinya tanpa pemimpin pun rakyat bisa mengurus hidupnya sendiri.

Menjadi presiden memang tidak gampang, tetapi jika seseorang memenuhi kriteria–berkarakter, merakyat, jujur, tegas, berani, mampu memimpin–maka orang tersebut pantas menjadi orang nomor satu di negeri yang besar ini. Presiden tidak perlu Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintah karena justru menjadi bumerang bagi presiden.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pendukung utama Setgab terbukti melawan pada kebijakan pemerintah. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tetapi, menteri PKS yang berada di kabinet menentang kebijakan partainya. Mereka setuju dengan pemerintah menaikkan harga BBM.

Manuver PKS itu mudah diterka. Masyarakat mengetahui beberapa petinggi PKS kini sedang dilanda prahara besar kasus korupsi. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM hanyalah salah satu cara mencoba mengambil hati masyarakat agar bersimpati ke partai dakwah itu. Prahara yang menimpa petinggi PKS sulit ditepis. Jika nasib apes, prahara elite itu bisa menjadi prahara korporasi. Pertaruhan sangat besar bagi PKS. Artinya sekali lagi dari partai manapun tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang benar-benar membawa kemaslahatan di negeri ini.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *