Pemilukada Berselimut Kontroversi

sarono

Oleh SARONO P SASMITO

KONTROVERSI kembali  terjadi.   Kali ini rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri Kapolda Sumsel, menyimpulkan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian-S A Supriono dengan nomor urut 1 harus dibatalkan. Hal itu disampaikan anggota KPU Provinsi Sumsel Divisi Hukum Chandra Pulpa Mirza setelah rapat koordinasi yang juga diikuti Bawaslu Provinsi tersebut dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin di Palembang, Minggu (09/06) lalu.
Rapat koordinasi itu digelar terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 60/KPTS/KPU Kabupaten Banyuasin yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 Yan Anton Ferdian-S A Supriono sebagai calon Bupati dan Cawabup Banyuasin periode 2013-2018. Pada Sabtu (8/6) malam, KPU Banyuasin menerbitkan SK No.60/KPTS/KPU Kab-006.435.368/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 tersebut.
Argumentasi yang muncul  menurut Chandra, setelah  diklarifikasi dan verifikasi secara kronologis, ternyata KPU Banyuasin mengeluarkan SK tersebut dalam keadaan di bawah tekanan. Padahal,  apabila penerbitan SK diskualifikasi tersebut dalam keadaan di bawah tekanan, maka hal itu dinilai cacat hukum, sehingga harus dibatalkan. Hal itu berdasarkan pengakuan pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin, terbitnya SK diskualifikasi tersebut akibat tekanan massa dan pertimbangan keamanan sehingga dalam keadaan terpaksa Panwaslu mengeluarkan rekomendasi dan KPU menerbitkan SK-nya.
Chandra menambahkan, nanti akan dikeluarkan rekomendasi berdasarkan rapat bersama tersebut dan KPU Banyuasin harus mengambil sikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Memang, saat rapat pleno berlangsung, massa berunjuk rasa di luar gedung KPUD dari pagi hari. Massa aksi yang berasal dari pendukung lima pasangan calon tersebut menduduki KPUD dengan melakukan orasi secara bergantian. Saat itu Kuasa Hukum KPU Banyuasin Suharyono mengatakan, dasar pendiskualifikasian bersumber dari surat Panwaslu Banyuasin.

Keputusan tersebut didasarkan atas surat penyampaian aspirasi lima pasangan calon yang disampaikan Panwaslu Banyuasin dengan nomor surat 53/Panwaslu/BA/VI-2013 tanggal 7 Juni. Dalam surat Panwaslu tersebut, disebutkan tiga poin, berdasarkan laporan lima pasangan calon serta keterangan saksi-saksi, lima kandidat dan Panwaslu Banyuasin meminta proses pendiskualifikasian pasangan cabup dan wabup nomor urut 1 yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurut Chandra, sesuai Peraturan KPU No 16/2010, memang diatur mengenai diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan, terutama politik uang. Hal itu seperti diatur dalam Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi “Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/- atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon”.
Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan, “Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/ kota”. Sementara, ayat ketiga menyebutkan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih”.

“Dalam peraturan KPU memang diatur mekanisme diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan. Akan tetapi, yang perlu diingat, keputusan (diskualifikasi) itu tidak berlaku serta merta, tapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, keputusan pleno KPU Banyuasin yang mengeluarkan surat diskualifikasi tersebut masih perlu dikaji, apakah karena dasar tekanan massa yang begitu besar atau memang memiliki dasar hukum yang jelas.

Menyikapi kontroversi demi kontroversi berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada kali ini tak ayal rakyat dari berbagai lapisan bertanya-tanya. Apalah semuanya berdasarkan hukum atau ada skenario besar untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun. Sebab bukan hanya di Banyuasin di Kabupaten OKI, di Empat Lawang juga terjadi kekisruhan demi kekisruhan tersebut karena ada kandidat yang berbuat curang. Jika demokrasi selalu dicederai demikian maka kita khawatir suksesi demi suksesi ini belumlah benar-benar bias menghasilkan maslahat bagi rakyat yang berdaulat.

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *