Massa Serbu Kantor Panwaslu

Foto-HL

Massa Menyerbu Kantor Panwaslu Oki | Dok KS

KAYUAGUNG, KS-Suhu politik pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mulai panas. Hal tersebut dikarenakan banyaknya temuan indikasi kecurangan yang lambat laun mulai terkuat.

Untuk itu, dibutuhkan “Nyali” Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), OKI untuk menindak tegas bila perlu mendiskualifikasi calon pasangan tertentu yang terbukti melakukan kecurangan.

Terlebih lagi adanya temuan dugaan kerjasama antara pasangan calon tertentu dengan oknum Wakapolres OKI yang mengarahkan para kades memilih calon tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Hal tersebut yang disuarakan ratusan massa yang mengatanamakan Aliansi Masyarakat OKI, saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Panwaslu OKI, Senin (10/6), kemarin.

Pantauan Kabar Sumatera dilapangan, sejak pagi sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan massa berkumpul dilapangan Segitiga Tiga Emas, Kota Kayuagung, OKI. Sekitar pukul 10.00 WIB, para peserta aksi bergerak dan menyerbu kantor panwaslu OKI.

Massa menuntut agar Panwaslu OKI menindak tegas seluruh kecurangan di dalam pemilukada OKI yang berlangsung 6 Juni 2013 lalu. Tindakan tersebut berupa pendiskualifikasian terhadap pasangan calon yang terbukti curang.

Para pendemo berharap, panwaslu netral dan tidak pandang bulu dimana  bagi siapa yang terbukti melakukan tindakan kecurangan dalam Pemilukada harus ditindak. Massa mengilustrasikan seperti kejadian Wakapolres OKI yang dengan sengaja mengintimidasi para kades dengan memberikan uang yang akhirnya dicopot dari jabatannya.

Koordinator lapangan Aliansi masyarakat OKI, Akbar Irhamsyah dalam orasinya mengatakan, Pemilukada adalah sebuah bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Menurutnya, dalam proses Pemilukada dipilih secara oleh masyarakat dengan adil, jujur, dan rahasia.

“Tapi sayang, pada kenyataannya, Pemilukada diduga mengalami kebobrakan yang sengaja dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Bukitinya, ada salah satu Oknum Wakapolres OKI yang telah melakukan intimidasi kepada kepala desa untuk mengarahkan masyarakat memilih ke salah satu kandidat Bupati-wakil bupati dan diduga terjadi money politik,” tegasnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, lanjutnya, calon sudah melanggar UU KPU No.6 tahun 2010 BAB VI bagian ketiga pasal 62 tentang larangan kampanye yang melibutkan unsure pemerintahan (pegawai negeri, TNI, Kepolisian RI sebagai peserta kampanye- red), dan juga melanggar aturan main KPU No 16 tahun 2010.

Untuk itu, Akbar Irhamsyah mewakili Aliansi Masyarakat OKI menggugat Pemilukada dan menyatakan sikap yakni mendesak Panwaslu OKI merekomendasikan ke KPUD OKI mendiskwalifikasi (menggugurkan -red) kepada salah satu pasangan Bupati-wakil Bupati yang diduga terbukti melakukan intimidasi dan berkampanye dengan melibatkan oknum kepolisian Resort Kabupaten OKI serta melakukan money politik.

“Selain itu, kita meminta Panwaslu OKI untuk meneruskan permasalahan tersebut kejenjang hukum yang berlaku. Mendesak KPUD OKI agar jujur, berani dan Adil dalam melihat permasalahan pemilukada OKI dan segera mengambil sikap secara bijaksana untuk melaksanakan pemilihan ulang PILKADA OKI, demi tegaknya nilai demokrasi rakyat dalam memberikan haknya untuk memilih pemimpin 5 tahun kedepan,” sambungnya.

Dirinya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepolisian Daerah Sum-Sel dan Panwaslu OKI beserta KPUD OKI atas kenerjanya dalam mengawal pemilukada OKI secara netral.

“Kita juga tidak berpihak, ini juga bukan rekayasa dalam mengungkap dugaan kronologis peristiwa pelanggaran Pemilukada OKI 6 juni 2013 kemarin dengan berlandaskan fakta-fakta dan bukti yang dilaporkan masyarakat kabupaten OKI,” harapnya.

Setelah itu, para perwakilan Aliansi Masyarakat OKI diterima Panwaslu dengan dijaga ketat oleh para gabungan Polres OKI. Dari situ terjadilah negosiasi antar keduanya di Gedung Panwaslu OKI.

Kepala Panwaslu OKI, Deri Siswadi keluar mengampiri masa Aliansi Masyarakat OKI dengan mengatakan, Panwaslu OKI, berjanji akan menindak tegas jika terjadi kecurangan dalam pemilukada OKI. Ia juga, mengaku jika proses ini memerlukan waktu karena harus diselidiki terlebih dahulu dengan mengumpulkan bukti-bukti.

“Mari kita sama-sama mengawasi jalannya pemilukada ini dengan baik dan jangan lengah. Karena, jika kita awasi secara bersama cita-cita demokrasi pasti akan tercapai,” harapnya.

 

Teks : Emil Hidayat

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *