Bahaya Laten Wartawan Amplop

FOTO-IMRONOleh Imron Supriyadi

(Pemimpin Redaksi Harian Umum Kabar Sumatera)

Hampir semua kalangan mengetahui, fungsi media massa (koran, televisi, radio dan media online) selain sebagai informasi, hiburan dan pendidikan, juga sebagai kontrol sosial. Teori ini, sudah demikian mengakar, terutama dikalangan jurnalis.

Oleh sebab itu, fungsi diatas tadi sudah seharusnya menjadi “ideologi” (landasan dasar pemikiran dan pijakan dasar pengelolaan terhadap visi dan misi) bagi setiap pelaku dan pengelola media massa, cetak maupun elektronik. Namun di tengah upaya menjaga “ideologi” ini, media massa juga dihadapkan pada banyak hal. Salah satunya tuntutan profesionalitas. Tuntutan ini, sudah tentu membutuhkan biaya (cost) tinggi, terutama untuk menyejahterakan jurnalis-nya. Memberi upah yang layak bagi jurnalis menjadi penting artinya, agar para jurnalis tetap menjaga “ideologi”-nya, dan tidak terkontaminasi “candu amplop”. Sebab “amplop dan isinya” sudah menjadi virus yang sangat membayakan bagi jurnalis.

Ideologi oplagh

Guna meningkatkan kesejahteraan ini, tentu saja sebuah institusi pers tidak “diharamkan” jika harus memburu iklan. Sebab, hidup dan matinya media massa akan sangat ditentukan oleh suntikan iklan. Tetapi ada sebuah kenyataan yang kemudian kita miris, ketika media massa meninggalkan “ideologi” pers–nya, lantas meraup halaman koran atau jam tayang media elektronik dipenuh iklan. Ini memang bukan satu dosa bagi sebuah institusi pers untuk menangguk iklan sebesar-besarnya. Tetapi tanpa mempertimbangkan hak pembaca dan pemirsa yang seharusnya lebih banyak mendapat informasi “berita” dari pada sekadar iklan, sebaiknya menjadi pertimbangan para pengelola media massa. Sebab tanpa mempertimbangkan tanggungjawab moral-sosial dan hak masyarakat, juga bagian dari pengingkaran “ideologi” pers itu sendiri. Kecuali jika kemudian semua pengelola institusi pers sepakat, mengganti ideologi media massa ini bukan lagi tanggungjawab moral tetapi ideologi-nya menjadi “oplagh atau iklan”.
Di tengah realitas demokrasi seperti sekarang, kapitalisasi media massa menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Konsekuensinya, ideologi media massa sudah mengalami pergeseran, dari “ideologi moral” menjadi “ideologi oplagh dan iklan”. Jumlah eksemplar atau dan pendapatan iklan sudah menjadi ideology saat ini. Ironisnya, pernah terjadi pada sebuah media massa di Palembang, sebuah berita yang cukup penting, harus tergusur oleh karena halaman kota dipenuhi iklan. Pada kondisi ini, seorang jurnalis sering dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ingin mengedepankan idealisme-nya tetapi di sisi lain ia juga harus hidup dari iklan. Dengan kenyataan seperti inilah, bukan saja jurnalis pemula atau yang senior sering kesulitan menjaga ideologi-nya untuk tetap mengedepankan pesan-pesan moral-nya ketimbang harus menghujani halaman koran atau tayangan siarannya televisi dan radio dengan iklan. Akibat pergeseran ideologi ini, sering mengakibatkan dis-orientasi seorang jurnalis, dari posisinya sebagai “pemburu berita” menjelma menjadi “pemburu iklan”. Jika ini yang sekarang terjadi, berarti berapa juta jurnalis di Indoensia sedang “terjajah” oleh rupiah.
Pegadaian ideologi

Potret buram media dalam era kekinian, ada beberapa sebab yang melatari. Pertama, sebuah institusi media memang dibangun atas dasar “ideologi oplagh dan iklan”. Sehingga, yang menjadi tujuan adalah bagaimana memperbanyak penjualan dan memburu iklan sebanyak-banyaknya, termasuk liputan sepasang pengantin atau hanya sekadar meng-ekspose khutbah jumat seorang pejabat tinggi di sebuah daerah. Kedua, tidak adanya pencerahan ideologi di kalangan jurnalis. Pencerahan yang saya maksud adalah, proses se-usai rekutment jurnalis, institusi media sangat jarang melakukan pendidikan ideologi bagi para jurnalis yang baru saja diterimanya. Akibatnya, ketika seorang jurnalis turun ke lapangan tidak jarang kemudian terkontaminasi oleh iklim “amplop” yang memang sudah menggurita di setiap pojok instansi pemerintah dan swasta. Ironisnya, hampir semua instansi pemerintah telah mengalokasikan dana untuk “amplop” bagi kalangan jurnalis.

Akibat terjadinya dis-orientasi ideologi dalam konteks media massa, nilai-nilai moral kemudian bukan lagi menjadi hal penting, melainkan nilai-nilai nominal rupiah yang kemudian menjadi “ideologi”. Kondisi ini, untuk kemudian banyak dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk “mengupah” dan ‘membeli’ jurnalis yang kemudian membuka media baru dengan kepentingan tertentu. Bila ‘membeli’ jurnalis untuk profesionalitas dalam pengelolaan sebuah media, bukanlah menjadi satu ‘dosa’. Tetapi, memperkerjakan jurnalis dengan membiarkan ‘kuli disket’ tenggelam dalam kubangan amplop, ini merupakan tindakan penindasan nyata yang memerlukan perlawanan secara kolektif.

Kenapa ini menjadi penting? Sebab, tanpa kejelasan ideologi bagi para jurnalis, maka yang terpikir kemudian bukan bagaimana menjadi jurnalis yang tetap menjaga nilai-nilai dan moralitas, melainkan menceburkan diri “tanpa ideologi” dalam kubangan media massa yang sarat kepentingan, baik yang dilakukan seorang tokoh, atau pemilik modal. Realitas ini sekarang sudah sedemikian kronis, sehingga sebagian masyarakat kita bukan tidak mungkin akan memandang jurnalis hanya sebagai ‘tukang peras’ para pejabat, dari kepala desa sampai tingkat menteri. Sikap ini tidak bisa dipersalahkan. Sebab, sebagian jurnalis kita juga masih menganut ‘aliran media sesat’ ini. Na’dzubillahi Min Dzalik!




6 thoughts on “Bahaya Laten Wartawan Amplop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *