Dewan Desak Pemkot Perketat Pengawasan Hutan

PAGARALAM.KS-Upaya menekan angka kebakaran di sejumlah hutan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam minta pemerintah setempat agar memperketat pengawasan terhadap hutan lindung dan lahan di daerah perbukitan.

“Sejauh ini kondisi hutan di perbukitan sudah banyak gundul dan banyak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, termasuk membudidayakan sayuran.  Terkait kondisi yang ada, saat ini sudah tidak jelas lagi mana hutan rakyat, lindung, hutan kota dan kawasan lindung. Mengingat hampir 40 persen perbukitan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, SH, Minggu (9/6).

Dikatakannya, dengan tidak jelasnya status maupun batas hutan lindung dengan hutan rakyat, membuat  warga setempat dengan leluasa membuka lahan baru untuk dijadikan perkebunan kopi dan sayuran. Apalagi sejauh ini keberadaan lahan yang dapat dijadikan perkebunan seperti kopi, coklat, lada maupun sayuran pun sangat terbatas.

Sehingga lanjut Sastra, dengan adanya status ketidak jelasan batas hutan lindung dapat mempermudah terjadi pengrusakan maupun perambahan.

“Ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran munculnya kerusakan hutan lindung seperti, di Talang Kubangan, Kecamatan Dempo Selatan. Kemudian hutan Rimba Candi, hutan Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, hutan lindung di Kelurahan Burung Dinang Kerinjing dan Kelurahan Muarasiban, Kecamatan Dempo Utara. Sementara jika diamati hampir 30 hingga 40 persen hutan yang ada telah berubah menjadi lahan dan pemukiman.

“Saat ini yang menjadi persoalan ketidakjelasan batas-batas hutan lindung tentunya akan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar, karena mereka takut jika membuat kebun jangan-jangan telah masuk kawasan hutan lindung. Sementara dilain pihak dengan adanya kondisi ini dapat leluasa memperluas kerusakan hutan mengingat batasnya saja tidak jelas,” bebernya.

Ironisnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat pun tidak memiliki data atau peta hutan, sehingga hal ini sangat memungkinkan terjadi kerusakan yang ada dapat semakin meluas.  Ia merincikan, ada tiga kecamatan hutan yang banyak mengalami kerusakan diatas 3.000 hektare dan belum lagi di kawasan Gunung Dempo, bukit Dingin dan bukit Batok.

“DPRD Kota Pagaralam hanya meminta agar pemerintah dapat lebih focus lagi melakukan penyelamatan hutan, mengingat hal ini merupakan paru-paru dunia dan menjadi salah satu penyumbang persediaan air di Sumsel,” tegas Sastra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Drs Komli Sumani Sumsago, jumlah keseluruhan luas kerusakan hutan lindung di wilayah Kota Pagaralam mencapai 7.950 hektare dari jumlah 28.740 hektare luas hutan lindung keseluruhan.

 

Lalu 1.000 hektare lagi, sambungnya, berada di kaki Gunung Dempo dengan kondisi kritis. Sebetulnya kerusakan hutan lindung paling parah ada sekitar 5.000 hektare yang tersebar di beberapa daerah atau kecamatan seperti, Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, dan Pagaralam Selatan.

“Kondisi hutan kota yang mengalami kerusakan cukup banyak disebabkan adanya perambahan, alih fungsi, ilegal loging dan pergeseran batas hutan lindung dengan perkebunan rakyat. Sementara berdasarkan data yang ada terdapat penambahan kerusakan hutan lindung berada di kawasan bukit Batok sekitar 2.400 hektare,  bukit Dingin 3.750 hektare dan 1.300 hektare lagi  di  kawasan Dusun Tebat Lereh dan Dusun Tebat Benawah, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan,” ujarnya.

Teks : Anton Stefen

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *