45 % Belum Miliki Akta Kelahiran

PALEMBANG, KS-Kesadaran masyarakat Palembang, untuk mencatatkan kelahiran putra dan putrinya, terbilang rendah. Setidaknya itu ditunjukkan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang.

Data Disdukcapil, ada sekitar 45 persen penduduk di kota empek-empek ini yang belum memiliki akta kelahiran.  Apa faktor penyebabnya ?, Kepala Disdukcapil Kota Palembang, Abdullah Farhan melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Hj Rolina, belum bisa memastikan.

“Masih banyak warga, belum memiliki akta kelahiran. Data kita menunjukkan, dari 1,2 juta penduduk Palembang ada sekitar 45 persen warga belum memiliki akta kelahiran,” kata Rolina saat dibincangi, kemarin di ruang kerjanya.

Akta kelahiran jelas Rolina, memang hanya satu lembar kertas. Namun akta itu, sangat diperlukan dalam berbagai keperluan. Akta kelahiran juga urainya, adalah bentuk pengakuan, jaminan maupun perlindungan serta kepastian hukum, bagi setiap warga negera.

“Kami berharap warga, dapat mensegerahkan untuk pembuatan akta ini. Kami menghimbau kepada pasangan muda yang baru mempunyai anak, agar segera mengurus akta kelahiran anaknya,”ajaknya.

Rolina menambahkan, akta kelahiran saat ini dipakai sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus berbagai keperluan misalnya saat pendaftaran sekolah, pelayanan imigrasi, dan banyak lagi yang lainnya.

“Saya contohkan, jika anak mau memasuki sekolah baik TK, SD, SMP/MTS, SMA/MA sampai kepeguruan tinggi, harus menggunakan akta. Jika tidak punya akta, maka seorang anak tidak bisa bersekolah,jadi jelas akta ini sangat penting,”tegasnya.

Lebih jauh Rolina menjelaskan, sebenarnya dalam pembuatan akta ini sudah di permuda. Apalagi semenjak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mencabut pasal 32 ayat (2) Undang-undang (UU) No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Putusan MK itu, menggugurkan kewenangan pengadilan untuk mengadili permohonan akta kelahiran yang telah lewat satu tahun. Mahkamah Agung (MA) juga sambungnya, sudah  memerintahkan hakim di Indonesia menghentikan mengadili pembuatan akta telat di atas satu tahun

 “Saat ini, semua proses pembuatan akta diserahkan ke Disdukcapil. Pasca putusan MK ini, kami menerima 500 berkas untuk pembuatan akta per hari,”imbunya.

Rolina berharap, masyarakat dapat segera membuat akta ini, adapun persyaratannya adalah, surat keterangan kelahiran asli dari rumah sakit, dokter, atau bidan. Foto copy akta nikah orang tua yang dilegalisir, foto copy KTP dan Kartu Kerluarga (KK) orang tua.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *