Pelayanan Publik Jangan Dijadikan Komuditas Politik

Ombusman-caption-foto-Pengamat-Politik-Ardian-Saptawan-(Baju-Coklat),--Kepala-Perwakilan-Ombudsman-RI,-Sumsel,-Indra-Zuari-SIp-(baju-putih)-saat-seminar-nasional

Ombusman Pengamat Politik Ardian Saptawan (Baju-Coklat) Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sumsel, Indra Zuari SIp (baju-putih) saat seminar nasional.

Inderalaya,-KS-Setiap warga negara dimanapun berada sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang dari penyedia layanan. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun sayangnya, pelayanan publik tersebut kerap dijadikan komuditas politik bagi seseorang untuk memuluskan jalan demi mencapai kekuasaan. Akibatnya, masyarakat dari kaum marjinal kerap  menjadi korban.

Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Politik, Unsri, Dr Ardian Saptawan, MS.i usai seminar nasional dengan tema “Bangkitlah Indonesia, Bangkitlah Pelayanan Publik”, yang di gelar Ombudsman Perwakilan Sumsel di Fakultas FISIP Unsri, Selasa (4/6), kemarin.

“Ya, kami menilai, pelayanan publik hanyalah komuditas politik karena tidak ada kesinambungan.  Misalkan, apakah masyarakat menginginkan sekolah yang gratis atau sekolah yang berkualitas. Kalau untuk sekolah gratis apakak untuk sebatas SPP atau yang lainnya,” ungkapnya.

Ardian menjabarkan, dari hasil penelitian Indonesia Governance Indonesia (IGI), Sumatera selatan masih berada di bawah Provinsi Jambi dari segi jumlah kemiskinan. Sedangkan dari pelayanan kesehatan, tingkat kualitas Sumsel berada di bawah Provisni Bengkulu.

“Ya, kami juga sempat kaget, pelayanan kesehatan dan kemiskinan, kita berada di bawah Bengkulu dan Jambi. ini yang menjadi instropeksi, apakan layanan berobat gratis itu sudah memenuhi sasaran atau hanya komuditas politik semata. Dan inilah yang patut diperhatikan,” tuturnya.

Namun, sambung Ardian, pemerintah tidak perlu oprimis. Kelemahan-kelemahan tersebut kiranya dapat menjadi bahan untuk memperbaiki. Menurutnya, jika hal tersebut dilaksanakan, bukan tidak mungkin, Sumsel dalam hal segi pelayanan bisa mengalahkan daerah lain dan menjadi yang terbaik.

“Ya, Kita tidak boleh pesimis, diharapkan kepala desa yang akan datang memperhatikan angka itu sehingga   mereka memperbaiki. Jangan sampai pelayanan itu jadi komuditas politik untuk mengangkat kredibilitas mereka. Pelayanan lebih besar didominasi oleh pelayanan politik dari pada kemajuan bangsa,” imbuhnya.

Diakuinya, saat ini Sumsel menempati peringkat 6 nasional tata kelola pemerintah secara nasional. Sumsel memperoleh nilai 6,20 dari empat sektor tata kelola yang dinilai dalam indek tata kelola pemerintah Provinsi Indonesia Governance Indonesia (IGI). Penilaian indek govermence dinilai dari empat komponen meliputi pemerintah, birokrasi, masyarakat dan masyarakat ekonomi. “Tahun ini, Sumsel peringkat 6 atau naik 10 peringkat dari semula 16 nasional 2008 lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sumsel, Indra Zuari SIp menambahkan, peran Ombudsman yakni sebagai pengawas pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara.

“Seperti BUMN, BUMD dan BHMN. Selain itu juga bisa mengawasi badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagain atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD,” tuturnya.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk dari masyarakat, langsung ditindaklanjuti. Hal tersebut lantaran masyarakat memiliki hak untuk mendapat pelayanan publik yang baik di Sumsel. “Kita banyak menerima laporan. Laporan yang masuk langsung kita tindaklanjut dan tidak ditunda-tunda. Dalam menangani laporan, kita terlebih dahulu mengkaji lebih dalam laporan tersebut. Untuk lembaga, tolong  kembalikan hak warga dalam menerima pelayanan,” imbuhnya.

Indra menjelaskan, sebenarnya setiap penyelenggara negara harus paham apa yang ada di dalam Instruksi Presiden (Inpres), No 17 Tahun 2011 diktum kelima yakni menyatakan, penyelenggara negara di semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemeintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan KPK, BI, PPATK, Ombusman RI, LPSK, BPK, KY dan MA.

“Tujuan berkoordinasi yakni jangan sampai pelayanan publik terhadap masyarakat mejadi buruk. Untuk mencegah itu, harus ada koordinasi,” pungkasnya.

Dalam seminar tersebut, sebagai pembicara Pengamat Politik, Unsri, Dr Ardian Saptawan, MS.i, Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sumsel, Indra Zuari Sip serta dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan umum.

Teks     : Junaedi Abdillah

Editor  : Mustaqiem Eska




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *