KIKIM AREA MASIH DI AWANG-AWANG

HAL-KORAN-2-(05-06-2013)

Lahat | KS-Pemekaran wilayah sepertinya menjadi euphoria. Baru-baru ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sdah resmi menjadi kabupaten, kini giliran Kikim Area yang mendesak pemekaran. Namun hingga kini prosesnya masih dalam proses.

Targetnya 2015 Terwujud

Harapan warga Kikim Area di Kabupaten Lahat untuk pemekaran wilayah, hingga kini sepertinya harus lebih sabar lagi. Sebab semangat pemekaran itu, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kepastian. Keinginan itu masih menggantung di awang-awang. Bahkan sampai berita ini diturunkan, ada sejumlah sumber menilai, pemekaran Kikim Area bisa batal terwujud. Namun sumber lain yang berhasil dihimpun Kabar Sumatrera, harapan pemekaran Kikim Area memang masih lambat terwujud, tetapi berkas pemekaran itu sudah dipeoses di DPR RI. Masalahnya tinggal kapan pemerkartan itu akan dilakukan. Jika di Bulan Juni tidak ada keselasan, dimungkinkan tahun 2015 pemekaran baru terwujud.

Terkait dengan hal ini, kemarin, Selasa (4/6) Anggota Komisi I DPRD Sumsel datang ke Lahat. Pada kesempatan itu, tema pemekaran juga sempat dibicarakan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah mengaku, rencana pemekaran Kikim Area ini informasinya sudah lama di dengar oleh DPRD Sumsel, serentak dengan Kabupaten 4 Lawang yang sudah lebih dulu mekar. Namun pada prinsipnya, Yuswar mendukung dan terus berusaha mendorong agar Kikim Area menjadi  Kabupaten sebagaimana Empat Lawang.

Akan tetapi, menurut mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel ini, semua itu butuh proses, baik administrasi maupun yang lainnya, seperti akurasi peta wilayah yang ditanda tangani Bupati, DPRD, Asisten, juga termasuk wilayah yang berbatasan. “Semuanya itu harus tanda tangan basah sebanyak lima rangkap. Tiga rangkap diserahkan ke DPR RI, satu  rangkap ke DPRD, dan satu  rangkap lagi diserahkan ke Menteru Dalam Negeri (Mendagri). Semua ini harus dikawal, agar masuk di agenda rapat DPR RI, baik dengan Mendagri maupun DPR RI sendiri. Apabila sudah terang masalah pemetaan ini, maka DPR RI akan meyuruh tim untuk melakukan ferifikasi data tersebut di lapangan,” ujarnya.

Yuswar menegaskan, sampai saat ini perkembangan tentang rencana pemekaran Kikim Area belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Yuswar mengatakan, saat meraka masuk ke Mendagri  nilainya masih C. “Baru nama yang disebut, tetapi administrasinya belum secara detail dibahas. Makanya kami turun ke Lahat menghimbau kepada pemerintah untuk mendampingi Kikim Area sebagai Kabupaten induk,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yuswar berharap agar pada bulan ini (Juni 2013) berkas  rencana pemekaran Kikim Area sudah dapat dilengkapi. Menurutnya, jika Bulan Juni berkasnya sudah lengkap, diharapkan pada Agustus semua bisa selesai.

“Mudah-mudahan Juni ini data itu sudah lengkap, dan kita harapkan Juli paling lambat Agustus persyaratan administratif sudah clear. Jika sudah lengkap maka akan dibawa ke DPR RI dan Mendagri. Jika sudah termasuk di ranking 16 yang ada, maka akan segera diputuskan oleh DPR RI tentang bagaimana rencana pemekaran ini,” tukas Yuswar.

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, H.Sukadi Duadji menjelaskan, rencana pemekaran sebenarnya sudah diagendakan di bulan Agustus. Namun hingga Bulan Juni belum ada ttitik terang. Menurut Sukadi,  jika Bulan Juni belum ada realisasi, maka pihaknya harus menunggu tahun 2015 untuk menindak lanjut pemekaran wilayah ini.

“Maka kami minta tolong kepada DPR RI untuk segera mengesahkan pemekaran Kikim Area tersebut,  sehingga hal ini tidak menjadikan masyarakat Kikim menjadi resah, kapan sebenarnya Kikim ini akan terbentuk menjadi Kabupaten. Sedangkan kami sudah terus berusaha,” kata Sukadi.**

Teks     : Jumra Zefri

Editor : Mustaqiem Eska




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *