Eddy Ancam Somasi Pemprov

PALEMBANG, KS – Pertarungan di pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel), ternyata juga bergeser dengan terjadinya pertarungan antara dua pemerintahan yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang.

Jika sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumsel, Riki Junaidi menyebut menyebut Sat Pol Kota Palembang tidak menginginkan adanya kemajuan di Sumsel dengan menurunkan paksa baleho milik Pemprov Sumsel.

Kemarin (3/6), Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra langsung menjawab tudingan tersebut. Orang nomor satu di kota empek-empek ini menyebut, dibongkarnya secara paksa baleho milik pemprov di Jalan Angkatan 45 itu dikarenakan pemasangannya belum ada izin.

Harusnya kata Eddy, sebelum baleho dipasang harus ada izin lebih dahulu dari pemkot.  “Mereka memasangnya, tidak pernah ada izin. Mengapa mereka sewot. Kalau Sat Pol PP melakukan penertiban, itu memang sudah menjadi tugas mereka,” kata Eddy ketika dibincangi, kemarin.

Eddy bahkan menyebut, jika pemprov berani mempersoalkan itu maka pemkot juga bakal melayangkan somasi. Menurut Eddy, cara-cara yang dilakukan pemprov tersebut sama saja dengan membodohi masyarakat.

“Saya juga akan somasi mereka, jika mereka melapor. Karena yang mereka lakukan tersebut tidak pernah ada izin, untuk melakukan pemasangan tersebut,”tegasnya.

Bagaimana dengan tudingan, kalau pemkot dianggap tidak mendukung pembangunan Sumsel ?, calon gubernur  (cagub) Sumsel nomor urut 1 ini menyebut pemkot tidak akan mendukung sesuatu yang tidak benar. Yang perlu didukung tegas Eddy, adalah masyarakat.

Masyarakat saat ini jelasnya, sudah pintar sehingga jangan dibodohi lagi.  “Kalau atribut milik pemrov masih ada di jalan, akan kita tertibkan lagi. Masyarakat jangan dibodohi, jangan juga di bohongi, “ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sat Pol PP Kota Palembang,  Aris Saputra mengatakan penertiban baleho milik pemprov dilakukan Pol PP untuk menegakkan aturan. Aris menyebut, setiap baleho maupun atribut lainnya yang dipasang di setiap median jalan akan ditertibkan sesuai dengan peraturan daerah (perda).

“Atribut tersebut memang sudah menyalahi aturan, karena terpasang di median jalan. Itu bertentengan dengan perda, jadi kita tertibkan. Atribut apapun yang menyalahi aturan, akan kita tertibkan,” tukasnya.

Sebelumnya Kepala Sat Pol PP Sumsel, Riki Junaidi, yang menyebut Sat Pol Kota Palembang tidak menginginkan adanya kemajuan di Sumsel dengan menurunkan paksa baleho milik Pemprov Sumsel.

“Tindakan itu, sangat kita sayangkan. Karena baleho yang mereka turunkan tersebut, adalah baleho yang berisikan keberhasilkan pembangunan di Sumsel,” sesal Riki kepada wartawan, Minggu (2/6).

Padahal Sat Pol PP Sumsel sendiri sambungnya,  sudah melayangkan surat pemberitahuan tertanggal 3 April 2013  yang ditujukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palembang.

Isinya kata Riki, berisikan pemberitahuan tentang pemasangan baleho tersebut. Surat tersebut jelasnya, diterima oleh salah satu staf pemkot.  Tapi, sayangnya hingga hari ini (Minggu-red)  sebut Riki, Sat Pol PP Sumsel belum mendapatkan jawaban dari pemkot.

Yang lebih disayangkan bebernya, baleho-baleho yang sudah diturunkan tersebutkan kemudian dibiarkan berantakan di jalan.  Parahnya, lagi pembongkaran baleho mengenai informasi keberhasil pembangunan milik Pemprov Sumsel tersebut, sangat janggal dan terkesan tidak profesional.

Karena pada saat kejadian, berlangsung bukan niat untuk membongkar  tetapi sengajak dirusak tanpa alasan yang jelas. ” Kita punya bukti, kalau penurunan baliho milik pemprov itu terkesan hanya ingin merusak saja. Sebab yang dirusak hanya balihonya saja,” tegasnya.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *