Jalan di Sumsel tak Berkualitas

jalan-rusak

Gambar Salah satu Jalan Didaerah Perumnas Talang Kelapa Palembang KM 12 | Bagus KS

PALEMBANG, KS – Kualitas jalan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan (Sumsel) selama ini sering dikritik karena begitu cepat rusak. Tak jarang belum satu tahun diperbaiki atau dibangun, jalan sudah rusak.

Ternyata buruknya kualitas jalan yang dibangun tersebut,  bukanlah sekedar tudingan miring masyarakat saja. Kepala Bidang Perencanaan Jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Negara (BBPJN) III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Syarkowi menyebut, kualitas jalan di Sumsel khususnya Palembang terbilang jelek.

“Kualitas jalan di Sumsel khususnya Palembang, hanya bisa bertahan kurang dari satu tahun. Mungkin ini disebabkan cuaca yang ekstrim, bisa juga karena kendaraan yang melebihi kapasitas, bahkan adanya permainan kualitas mutu dari para kontraktor,” kata Syarkowi yang dibincangi disela-sela sosialisasi Performance Based Contract dan Revisi Spesifikasi Teknis, beberapa waktu lalu di Hotel Aza, Palembang.

Kontraktor yang mengerjakan perbaikan atau pembangunan jalan, seringkali lepas tangan saat jalan yang mereka bangun atau perbaiki rusak.  Sehingga biaya perbaikan pun, setiap tahunnya dianggarkan oleh pemerintah.

Namun kedepan, kontraktor yang membangun jalan tersebut tidak bisa lagi lepas tangan dengan buruknya kualitas jalan hingga menyebabkan kerusakan. Sebab,  masa pemeliharaan dalam pembangunan jalan diperpanjang selama empat tahun.

Sebelumnya, masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor tersebut hanya enam bulan saja. “Artinya, jika jalan sudah rusak sebelum masa empat tahun maka kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut wajib memperbaikinya,” kata Syarkowi.

“Selama ini masa pemeliharaan jalan selama enam bulan saja, saat ini masa pemeliharaan selama 4 tahun dan untuk konstruksinya selama lebih kurang 7 tahun. Kalau di bandingkan di luar negeri, kita masih pendek jangka kontrak pemeliharaannya. Di Jepang, kontrak pemeliharaan jalan mencapai 15 tahun,” sambungnya.

Dengan perpanjangan masa pemeliharaan proyek infrastruktur tersebut maka kata Syarkowi, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tidak bisa lagi lepas tangan dengan kerusakan jalan. Jika kualitas jalan yang mereka bangun jelek, konsekuensinya mereka akan kembali memperbaiki.  “Jika mereka lepas tangan, akan ada sanksi yang dikenakan,” tegasnya.

Sementara Kepala Satuan Bidang Teknik Jalan Direktorat Jendral Bina Marga Nasional Hedy Rahadian menambahkan, dengan adanya sistem ini diharapkan jika terjadi kerusakan jalan sebelum empat tahun maka perbaikan akan dilakukan oleh kontraktor yang mengerjakan jalan itu sebelumnya.

“Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk melakukan perbaikan, misalnya ada jalan yang berlobang, ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor,” ujarnya.

“jika kontaktor tidak melaksanakan, maka ada denda berupa mengganti uang, sesuai dengan jumlah kerusakan jalan. Bahkan kontaktor tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan proyek pengerjaan jalan,” tukasnya.

Teks      : Alam trie putera

Editor  : Dicky wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *