Bawaslu Dilaporkan ke Polda Sumsel

bawaslu-ri

Gedung Bawaslu RI | Foto : Net

PALEMBANG, KS-  Tim pemenangan pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung, melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel ke Polda Sumsel, kemarin.

Laporan itu menurut Ketua Tim Pemenangan ESP-Win, Fahlevi Maizano, disampaikan karena Bawaslu dianggap telah melakukan pelanggaran dan perusakan terhadap atribut sosialisasi milik pasangan nomor urut 1 tersebut.

“Kami sudah melaporkan Bawaslu ke Polda Sumsel, karena telah melakukan pelanggaran dan perusakan terhadap atribut sosialisasi milik pasangan ESP-Win. Salah satunya di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang,” jelas Fahlevi, kemarin.

Boy, begitu Fahlevi sering disapa menyebut tak seharusnya Bawaslu merusak atribut sosialisasi milik pasangan ESP-Win. Harusnya kata Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Bawaslu pahami lagi peraturan yang ada.

“Dalam aturan sangat jelas, kalau yang dilarang itu kampanye bukan sosialisasi. Yang namanya kampanye harus mengandung empat unsur secara komulatif, yaitu ada ajakan, penyampaian visi dan misi, ada alat peraga dan ada kandidat. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka tidak termasuk dalam kategori kampanye,” jelas Fahlevi.

Bila penertiban atribut dan alat peraga itu, berpatokan pada Peratuan Wali Kota Palembang Nomor 9 tahun 2009, apa yang dilakukan Bawaslu itu juga tidak benar. Sebab jelas Boy, dalam perwali itu dijelaskan penertiban atribut milik organisasi politik, masyarakat atau individu dilakukan bukan dengan cara dirusak. “Dengan laporan ini Banwaslu bisa terkena pidana, yang hukumannya kita serahkan pada pihak berwenang,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Banwaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya mengatakan, pemasangan baleho diluar masa kampanye merupakan pelanggaran. Hal ini mengacu pada pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004.

“Alat peraga (baleho) adalah salah satu bentuk kampanye, selain itu, kita juga harus menjaga kerapian kota di masa pemilukada ini. Silahkan sosialisasi, tapi jangan masuk kategori kampanye karena sekarang belum masuk masa kampanye,” jelasnya.

Untuk pemasangan atribut kampanye di posko pasangan calon, kata Andika, diperbolehkan. Namun ia juga meminta masing – masing tim kampanye untuk mengkoordinasikan jumlah posko dan letaknya kepada Bawaslu.

Soal keberatan pasangan ESP WIN terkait perobekan baleho saat penertiban? Menurut Andika, hal itu harus didalami lagi. Karena ia mengaku saat ini banyak bermunculan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan penertiban mengatasnamakan Bawaslu atau Panwaslu kabupaten/kota. “Dalam setiap penertiban, anggota kita dibekali surat tugas dan tanda pengenal serta pakaian resmi Bawaslu,” terangnya.

Sedangkan komisioner KPU Sumsel Herlambang mengungkapkan, ada perbedaan antara kampanye dan sosialisasi. Kampanye dalam ketentuannya harus memenuhi tiga unsur yakni, dilakukan oleh pasangan calon, terdapat unsur meyakinkan para pemilih, dalam artian mengandung visi misi dan program, dan ada alat peraga atau atribut.

“Semua ini bersifat komulatif, dan jika ada salah satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan kampanye tetapi hanya sosialisasi,” tukasnya.

Teks        : Dicky Wahyudi

Editor    : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *